Meskipun Brasil belum membuat tender legal Bitcoin (BTC) seperti El Salvador tahun lalu, negara Amerika Selatan itu telah mengesahkan undang-undang yang melegalkan pembayaran kripto.
The Chamber of Deputies of Brasil, sebagai badan legislatif federal, telah mengeluarkan kerangka peraturan yang melegalkan penggunaan mata uang kripto sebagai metode pembayaran di dalam negeri. Meskipun hal ini membuat kemajuan yang signifikan untuk kripto di Brasil, undang-undang tersebut masih membutuhkan tanda tangan presiden Brasil agar dapat berlaku.
Pengesahan RUU tersebut tidak membuat mata uang kripto menjadi alat pembayaran yang sah. Namun, akan memasukkan mata uang digital dan program air mileage sebagai metode pembayaran di bawah pengawasan bank sentral.
Setelah pengesahan, lembaga eksekutif pemerintah harus memutuskan kantor mana yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Namun, token akan tetap berada di bawah yurisdiksi Brazilian Securities and Exchange Commission (CVM).
Selain sebagai metode pembayaran, undang-undang tersebut memungkinkan pembuatan lisensi untuk platform pertukaran kripto dan untuk penyimpanan serta pengelolaan kripto oleh pihak ketiga. Selain itu, undang-undang juga akan mewajibkan bursa untuk membuat perbedaan yang jelas antara dana perusahaan dan pengguna, demi menghindari insiden seperti keruntuhan FTX.
Sebelumnya, pada bulan Juni, proposal serupa juga dikeluarkan agar masyarakat Brasil dapat menggunakan kripto sebagai alat pembayaran dan melindungi data pribadi mereka agar tidak diambil oleh pengadilan. Proposal tersebut bertujuan untuk menjadikan aset kripto sebagai alat pertukaran dan “instrumen akses” ke barang, jasa atau investasi.
Menurut Thiago César, CEO Transfero Group, meskipun keruntuhan FTX telah berdampak pada banyak sektor dalam kripto, hal itu tidak akan memengaruhi penggunaan kripto bagi masyarakat Brasil.
Baca Juga: CEO Binance Jelaskan Transfer 127 Ribu BTC Untuk Audit PoR